Suatu kekhasan yang menjadi bagian dari identitas individu ingin diekspresikan dan dikomunikasikan kepada orang lain adalah sebuah kejamakan. Kekhasan inilah yang kemudian menegaskan realitas keberbedaan. Semakin luas cakupan keperbedaan itu, semakin banyak ruang yang mungkin tercipta untuk mendialogkan satu dengan yang lainnya. Namun tak
selamanya ini bisa dilakukan, setidaknya apabila menilik realitasnya dalam konteks Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, salah bentuk kontinuitas yang nyata dari hukum kolonial adalah supremasi hukum negara yang dicapai melalui sentralisme hukum negara. Paradigma inilah yang memungkinkan negara masih terus memiliki kontrol atas kelompok-kelompok masyarakat lokal. Memang ada sebuah harapan ketika terjadi perubahan lanskap politik hukum paska 1998 yang melahirkan gagasan desentralisasi politik di tingkat lokal, namun ini juga menjadi permasalahan baru.Ternyata perubahan itu tidak mengendurkan supremasi hukum-hukum negara atas kelompok-kelompok masyarakat lokal. Bahkan, produk hukum ini justru memfasilitasi menjamurnya berbagai ketentuan lokal yang mendorong adanya kekerasan terhadap masyarakat lokal.

Artikel ini menjelaskan tentang usaha mencari format kerangka kebijakan yang ramah bagi masyarakat lokal.