Paska jatuhnya orde baru banyak perubahan-perubahan dan penguatan institusi-institusi negara agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, juga perlu disebut berdirinya lembaga-lembaga negara baru yang diyakini akan  memperkuat transisi menuju demokrasi dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara,  seperti Mahkamah Konstitusi. Muncul keyakinan bahwa penguatan institusi-institusi tersebut  diperlukan untuk menjamin keberadaan saluran yang bisa digunakan oleh warga negara untuk  menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka. Namun, apakah inklusivisme system hukum yang sekarang muncul itu sudah dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat? Bagaimana dengan kelompok minoritas yang sekian lama dipinggirkan oleh kebijakan negara yang enggan memberi status kewarganegaraan penuh kepada mereka? Apakah mereka juga mengambil langkah yang sama dengan berhadapan langsung dengan negara untuk menuntutnyaberubah? Jika tidak, factor apakah yang menyebabkan mereka enggan melakukannya?

Artikel ini menceritakan tentang Komunitas Sedulur Sikep dan Parmalim yang lebih memilih Strategi Non-Konfrontasi dalam suatu kasus perkara