Bila mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan serta konvensi internasional, maka tidak ada perbedaan hak pekerja/buruh yang jabatannya sebagai satuan pengamanan dengan jabatan yang lainnya. Semuanya adalah mempunyai hak yang sama. Setiap orang mempunyai mempunyai hak asasi.Buruh/Pekerja mempunyai hak asasi untuk membentuk dan mendirikan serikat pekerja/buruh, dan siapapun tidak boleh melarang dan menghalang-halanginya. Akan tetapi, Kabarhakam Mabes Polri selaku otoritas negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor;  B/194/I/2013/Baharkam, Perihal; Satpam Bukan Anggota Serikat Pekerja (SPSI, SBSI atau sejenisnya) tertanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya; “Satpam bukanlah anggota Serikat Pekerja dan tidak dibenarkan menjadi anggota organisasi serikat pekerja. akibatnya para satpam yang ingin berserikat banyak yang di PHK, serta perusahaanmendelegitimiasi keberadaan SP/SB yang didirikan para pekerja dibidang Satpam.

Kabarhakam Mabes Polri telah membuat kebijakan yang keliru karna negara telah memberi jaminan dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud damai.

Artikel ini adalah sebuah  Kajian Teoritik Hukum dan HAM tentang Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam, yang Melarang Satpam Berserikat