Pemerintah Belanda mengakui adanya pelanggaran namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut,Pemerintah Belanda mengkhawatirkan komplikasi pemberlakuan peraturan pidana militer mengingat adanya perbedaan antara peraturan yang berlaku tahun 1945-1950 dengan peraturan yang berlaku saat ini dan juga menganggap kasus ini sudah kadarluarsa.

Pendapat pihak tergugat di atas ditolak oleh Pengadilan. Dalam putusannya3 tertanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan asas kepatutan tidak hanya berlaku untuk peristiwa hukum dalam lingkup BW baru saja. Di bawah pengaturan BW lama, jangka waktu kadaluarsa juga dapat dikesampingkan, apabila tidak memenuhi asas kepatutan. Karenanya, untuk memutuskan kadaluarsa atau tidaknya gugatan, harus dengan mempertimbangkan pula fakta-fakta yang ada berdasar asas kepatutan. menyatakan negara telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatannya itu, serta memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada korban pembantaian di Rawagede pada Desember 1947.

Artikel ini mencoba menjelaskan seputar gugatan hukum kasus pembantaian warga sipil oleh Belanda di Rawagede.