Jika UUD 1945 dan UU HAM  melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang, seharusnya UU lainnya mematuhi perintah yang terdapat di dalamnya. Tapi persoalannya justru masih banyak ketentuan pidana yang tidak konsisten atau bertentangan dengan UUD dan UU HAM tersebut. Bahkan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sama tak konsistennya dengan ketentuan pidana mati. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan hukuman mati dapat berbuah kegagalan yang tak mungkin diperbaiki. Kekhawatiran ini ditambah lagi dengan masalah “mafia peradilan” dan kelemahan lainnya yang masih melekat dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini berarti kegagalannya dalam memenuhi standar internasional sebagai peradilan yang jujur dan independen.

Artikel ini menjelaskan dan mempertanyakan layak kah hukuman mati dilakukan oleh Indonesia, padahal kecenderungan internasional sendiri hendak menghapuskan atau mengurangi jumlah kasus kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati.  Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sangat berlawanan dengan kecendrungan internasional dan bahkan dengan UUD dan UU HAM yang dibuatnya sendiri.