Perdagangan orang (human trafficking)merupakan perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerjanya’ maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subyek tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual. Ia telah di-eksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas. Ini lah yang disebut perdagangan orang. UNtuk melindungi warga negaranya Indonesia menetapkan UU no 21 Tahun 1997 Tentang UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini telah lama dinanti oleh publik, mengingat kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Bahkan, Indonesia sempat dimasukkan dalam daftar Negara yang mengabaikan penanganan perdagangan manusia oleh panel pemerintah Amerika. Oleh karena itu diperlukan payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Dalam undang-undang ini diatur juga secara komprehensif mengenai pencegahan, pemberantasan sampai penanganan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu penetapan undang-undang ini juga merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia melaksanakan protocol PBB tahun 2000, yang biasa dikenal sebagai protocol polermo untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang karena sifat tindak pidananya yang transnasional, terorganisasi, dan tidak terorganisasi.