Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah merupakan sebuah inisiatif pemerintah daerah untuk para korban. Subtansi dari Peraturan Walikota ini adalah :Penguatan kelembagaanPanitia/PokjaRanham, PendidikanHam, Pelayanankomunikasimasyarakat,  PenerapanNormadan Standar Ham,Harmonisasi Rancangan dan evaluasi Produk hukum daerah berpersfektif HAM, Evaluasi,pemantauan,danpelaporan.