Dalam Peraturan  Pemerintah  ini yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Dalam penyelenggaraan pemulihan tanggung jawab utama berada di pemerintah dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan korban seperti, ruang pelayanan khusus dijajaran kepolisian, tenga ahli, pusat pelayanan dan rumah aman serta sarana dan prasana lain yang mendukung pemulihan. Dalam penyelenggaran pemulihan negara harus menyediakan pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi