Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang selanjutnya disebut “CAT”,  yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987.   Pemantauan pelaksanaan CAT di Negara-negara Pihak dilakukan oleh Komite menentang Penyiksaan (Committee against Torture), yang dibentuk berdasarkan CAT dan yang beranggotakan sepuluh pakar independen.  Dalam rangka pelaksanaan mandat pemantauannya, Komite ini memeriksa laporan berkala pelaksanaan CAT di Negara-negara Pihak, membuat komentar umum atas laporan tersebut dan menyampaikannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Komite menerima informasi yang dapat dipercaya tentang adanya indikasi yang berdasar tentang terjadinya praktik penyiksaan secara sistematis di wilayah suatu Negara Pihak, maka Komite meminta agar Negara Pihak yang bersangkutan bekerjasama dengan Komite guna menyelidiki informasi tersebut dan, untuk maksud ini, Negara Pihak yang bersangkutan akan menyampaikan tanggapannya.  Dengan persetujuan Negara Pihak yang bersangkutan, penyelidikan demikian meliputi komungklnan kunjungan ke wilayah Negara Pihak yang bersangkutan. Demikianlah secara ringkas mekanisme pemantauan pelaksanaan CAT. Meskipun CAT sudah berlaku sejak 1987 dan cukup besarnya jumlah Negara yang menjadi pihak pada instrumen ini, praktik penyiksaan (atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat masih banyak terjadi.  Pengamatan menunjukkan bahwa praktik penyiksaan terjadi, terutama, di tempat-tempat di mana orang dirampas kebebasannya (karena diduga atau dinyatakan melakukan pelanggaran hukum), dengan kata-kata lain, di tempat-tempat penahanan dan tempat-tempat penghukuman atau pemenjaraan. Dilatarbelakangi oleh kondisi demikian, komunitas internasional berpendapat tentang perlunya peningkatan efektivitas pemantauan pelaksanaan CAT dan pencegahan terjadinya atau terjadinya lagi penyiksaan (atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat)  dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau penghukuman.