Laporan utama pelanggaran hak asasi manusia yang paling mencuat salah satunya adalah masalah diskriminasi rasial. Penyakit sosial ini merambah ke berbagai negara dengan beragam bentuknya. Aneka tindakan diskriminasi rasial horisontal dalam kehidupan sosial masyarakat, vertikal dalam sistem hukum dan aneka tindakan brutal kejahatan pada kemanusiaan serta genosida yang terencana terjadi di berbagai negara. Bahkan di Amerika ataupun Eropa yang dianggap sebagai negara yang termaju dalam penghargaan pada hak asasi seorang manusia. Alkitab juga secara jelas menggambarkan bahwa rasialisme telah hidup dari jaman dahulu. Misalkan penggambaran bagaimana pandangan kelompok Yahudi yang amat merendahkan kelompok Samaria.

Pandangan yang mencibir atau merendahkan bangsa atau etnis yang lain mulai tumbuh ketika sistem penghisapan ekonomi dan perbudakan dijalankan. Para pengusaha melihat peluang keuntungan ekonomi yang tinggi bisa dicapai dengan alasan rasial. Kelompok budak adalah tenaga kerja murah atau gratis. Sedang kelompok ras atau etnis yang lemah bisa diperas dan dirampas hak-haknya tanpa perlawanan yang berarti.

Dalam sejarah dunia setidaknya kita mencatat beberapa contoh peristiwa pelanggaran diskriminasi rasial yang besar :
Perdagangan budak pada abad ke-16 yang didatangkan dari Afrika ke Amerika dan Inggris. Walaupun perdagangan budak jelas-jelas bertentangan dengan pandangan iman Kristen yang dianut oleh sebagian besar warga Amerika dan Inggris, namun kenyataannya ini bisa berlangsung lama. Pembenaran yang dipakai adalah pandangan perbedaan kelas. Budak yang berkulit hitam dianggap ras yang inferior dan memang patut diperdagangkan. Pembenaran berdasar penafsiran yang keliru dari Alkitab juga digunakan untuk menguatkan pengesahan praktek perbudakan.

Pembantaian besar-besaran kelompok Yahudi oleh Hitler dan Nazi di Jerman sepanjang Perang Dunia II. Pembentukan kamp-kamp konsentrasi dan kamar-kamar gas telah menjadi pilar sejarah hitam rasialisme. Sampai sekarang di berbagai negara masih mendokumentasikan dengan baik catatan dan bukti holocaust ini.

Tomas de Torquemada (1420-1498) yang adalah kepala Pengadilan Inquisisi Spanyol telah membantai 2000 orang Yahudi dengan siksaan berat. Ia juga mengusir 200.000 orang Yahudi dari Spanyol sepanjang 15 tahun masa jabatannya.

Kasus kaum Indian di Amerika. Kelompok Indian sebagai penduduk asli (indigenous people) benua Amerika mengalami penyerangan, pembunuhan massal dan pengusiran dari wilayah-wilayah tempat tinggal mereka oleh kelompok kaum pendatang kulit putih. Selain tindak kekerasan tersebut, kaum pendatang juga mendatangkan berpeti-peti “air api”, minuman keras yang mendatangkan kebiasaan bermabuk-mabukan di kalangan pemuda Indian. Stigmatisasi juga dilakukan secara kejam. Kelompok Indian digambarkan sebagai kelompok yang biadab, mempunyai kebiasaan menari-nari dan membakar manusia. Stigmatisasi ini berlangsung ratusan tahun. Bahkan kita di Indonesia pun sempat ‘menikmati’ film-film atau cerita kepahlawanan yang mereka buat seperti Karl May atau Rin Tin Tin. Sampai sekarang rasialisme masih tumbuh dengan subur di benua Amerika.

Kasus Afrika Selatan. Semua penduduk Afrika Selatan didaftarkan berdasarkan rasnya. Tentu saja proses hukum ini juga melahirkan diskriminasi rasial dalam prakteknya. Selain beragam tindak kekerasan, juga dibuat banyak peraturan yang amat membatasi hak kaum kulit hitam. Misalkan : dibuat ghetto-ghetto bagi kaum kulit hitam, aturan yang melarang kaum kulit hitam mempelajari budaya selain budayanya sendiri, harus memiliki surat jalan jika hendak keluar dari wilayahnya dan bahkan juga larangan perkawinan antar ras.

Kasus Turki di Eropa yang dianggap bukan sebagai ‘pribumi’ Eropa. Mereka dianggap bangsa asing (Asia) yang berusaha mendapatkan keuntungan dari Eropa dengan melakukan asimilasi dan penyelundupan hukum.

Pelanggaran kemanusiaan di berbagai tempat ini kemudian menjadi topik pembahasan yang serius di PBB. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang pada banyak persidangan Majelis Umum PBB, akhirnya dibuka dan ditandatangani sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tanggal 7 Maret 1966.

Sebelumnya pada tanggal 20 November 1963 negara-negara anggota PBB telah membuat sebuah deklarasi yaitu United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi itu memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu atau langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.

Namun demikian, karena deklarasi itu hanyalah sebuah pernyataan politis yang tidak bersifat mengikat secara hukum. Untuk menindaklanjuti deklarasi itu, maka Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) kemudian menyusun sebuah rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Rancangan ini selanjutnya diajukan kepada Majelis Umum PBB. Pada tanggal 21 Desember 1965, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD). Dengan disahkannya konvensi ini, maka konvensi ini menjadi memiliki kekuatan hukum kepada negara anggota yang menandatangani konvensi ini. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 25 Mei 1999. Tiga puluh empat tahun setelah konvensi ini dibuat.

Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia adalah bahan materi yang disampaikan oleh Ester Indahyani Jusuf, S.H. Lembaga pada Kursus Ham untuk Pengacara XI yang dilaksanak oleh Elsam pada tahun 2007.  pokok pembahasan dalam materi ini adalah isi naskah konvensi dan Penerapan di Indonesia.