Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) menandaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (due process) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi conditio sine quanon karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite mengintepretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (vulnerable groups). Kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi rasionalitas dan justifikasi bagi Komite Hak Anak untuk menekan negara mengupayakan suatu konstruksi sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan khusus. Hal ini disebabkan anak-anak rentan menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan, seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Pada titik ini pula anak seringkali tidak didampingi atau tanpa kehadiran orang tuanya, pekerja sosial atau pengacara sehingga risiko mengalami kekerasan dan intimidasi semakin tinggi. Lebih jauh mereka juga berpotensi menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang berada dalam institusi-institusi penegak hukum. Untuk itulah para negara pihak sepakat untuk memberlakukan Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing) (1985)