Pada Tanggal 5 Juni 1957  di Jenewa, Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional dalam Sidang ke Empat puluh pada tanggal 5 Juni 1957 , telah mempertimbangkan masalah kerja paksa yang merupakan acara keempat dalam agenda sidang, dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Kerja Paksa 1930, Konvensi Perbudakan 1926 menyatakan bahwa semua tindakan yang perlu wajib untuk mencegah kerja wajib dan kerja paksa berkembang menjadi kondisi yang sama dengan perbudakan dan Konvensi Perlindungan Upah 1949 menytakan bahwa upah wajib dibayarkan secara teratur dan melarang cara-cara pembayaran yang meniadakan kemungkinan bagi pekerja untuk menghentikan hubungan kerjanya.

Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada tanggal 25  Juni 1957 telah menetapkan sebuah Konvensi yang diberi nama dengan nama Konvensi Penghapusan Kerja Paksa