Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Sampai dengan Juni 1992, Konvensi tersebut telah diratifikasi untuk disetujui oleh 58 negara. Indonesia, juga telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya menjadi Negara Pihak (negara yang ikut dalam ketentuan) Konvensi.

Uraian sejarah dari Konvensi ini tak bisa dilepaskan dari diumumkannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1948, sebagai bagian dari usaha untuk makin menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Menyusul dari deklarasi itu, Majelis Umum PBB menugaskan Komisi Hak Asasi Manusia (Komisi HAM) PBB untuk melengkapi DUHAM dengan perjanjian internasional yang lebih mengingkat (kovenan) dan perangkat untuk memenuhinya (protokol fakultatif).

Pada tahun 1952, Majelis Umum memutuskan agar Komisi HAM PBB menyusun dua kovenan secara terpisah, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (yang mengacu pada Pasal 1-21 dari DUHAM), dan satu lagi adalah Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (mengacu pada Pasal 22-28 DUHAM). Lewat berbagai perjuangan dari forum ke forum, baru pada tahun 1966 akhirnya Kovenan Sipil dan Politik ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik inilah, maka hal tentang manusia bebas dari penyiksaan diatur di dalamnya. Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain : “Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.”

Pasal inilah yang kemudian diperluas nantinya menjadi Konvensi khusus yang mengatur masalah anti penyiksaan. Jadi perhatian terhadap masalah anti penyiksaan adalah kelanjutan dari masalah dasar dalam hak-hak asasi manusia. Sejak 10 Desember 1984, isu tentang anti penyiksaan menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia yang telah diatur dengan sangat spesifik dan mekanisme kontrol terhadap negara pihak di dalamnya.

Konvensi Anti Penyiksaan adalah bahan materi yang disampaikan oleh Agung Yudha Wiranata, S.H., LL.M  pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanak oleh Elsam pada tahun 2007.  Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Sejarah Munculnya Konvensi, Mekanisme Perlindungan Menurut Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Penerapan Konvensi Menentang Penyiksaan Di Indonesia.