Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk kerja paksa harus dihapuskan. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung  tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia  Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional  (lLO).

 Konferensi Ketenagakerjaan Internasional keempat puluh tanggal 25 Juni 1957 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui ILO Convention No. 105 concerning  the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai  Penghapusan Kerja Paksa). Ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus  menegakkan dan memajukan pelaksanaan hak-hak dasar pekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pertimbangan itu Indonesia menetapkan UU Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 105 Concerning The Abolltion Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)